BPPD Sumbar Dilantik, Sumbar Bersiap Jadi Tuan Rumah World Islamic Trade Forum 2023

SUMBAR,   - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah lantik 9 orang tim Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Auditorium, Kompleks Gubernuran, Kota Padang, Sabtu 26 Maret 2022.

Pelantikan ini ditandai dengan penyerahan sebuah bendera pataka yang diberikan Gubernur Sumbar kepada Ketua Tim 9, Sari Lenggogeni.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunjungi Beberapa Proyek KCJB Di Pemprov Jabar

Tampak dilapangan pelantikan ini disaksikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Bupati dan Walikota se-Sumbar yang menjadi tamu undangan serta sembilan perwakilan Pokdarwis se Sumatera Barat.

Di dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengucapkan selamat serta harapan besar untuk kebangkitan pariwisata Sumatera Barat yang kedepan akan dipikul oleh Tim 9.

Baca juga: KPU Way Kanan Terima Penyerahan Sertifikat Tanah Kantor dari Pemkab dan BPN

"Kami menaruh harapan besar pada Ibu Ririe sebagai ketua dapat meningkatkan citra kepariwisataan Sumbar sebagai salah satu tujuan utama wisata nasional, dan mancanegara.

Kami juga meminta agar memprioritaskan pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif dan dukung penuh Visit Beautiful West Sumatera Tahun 2023, " kata Buya Mahyeldi.

Baca juga: Bupati Lambar Parosil Mabsus Hadiri Peletakan Batu Pertama Masjid At Taqwa

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf RI Sandiaga Uno juga mengimbau kepada tim yang dilantik untuk melaksanakan 3G yaitu gerak cepat (gercep), gerak bersama (geber) dan gaspol.

"Selamat kepada unsur penentu BPPD Sumbar. Tim harus gercep, geber dan gaspol. pariwisata dan ekonomi kreatif kedepan akan semakin beda. Harus berdampak pada ekonomi lokal dan jangan ada lagi kerumunan yang hanya menyisakan sampah, harus semakin baik, " ujar Sandiaga Uno.

Baca juga: Pemkab Lambar Adakan Pelantikan PNS Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Lambar

Ia juga mengapresiasi pada Pemprov Sumbar yang telah berhasil menembus prestasi desa wisata terbanyak di Indonesia, dengan 300 nagari dan bahkan sudah masuk 50 besar serta 9 besar desa wisata terbaik se tanah air.

"Ini luar biasa, pertahankan. Strategi dynamic content, serta value added-nya harus ditingkatkan.

Baca juga: Launching Aplikasi SIKAP Untuk Wujudkan Target Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung

Rendang adalah salah satu kuliner yang akan kita kembangkan dalam rangka spice of the world. Dan sudah kita mulai dalam G20 di Bali. Untuk randang ini, Sumbar harus kuasai rantai pasokan rempahnya sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, " katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan kabar gembira bahaa untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif Sumbar, Menteri Sandiaga akan menjadikan Sumbar sebagai tuan rumah World Islamic Trade Forum tahun 2023 mendatang.

Sementara itu, Ketua tim Unsur Penentu Kebijakan BPPD Sumbar, Sari Lenggogeni yang akrab dipanggil Uni Ririe menyatakan kesiapan dan akan berupaya semaksimal mungkin melaksanaknan tugas dan fungsi mensukseskan Visit Beautiful West Sumatera 2023.

"Komunikasi pemasaran terintegrasi akan menjadi titik berat dan juga fokus pada transformasi visualisasi experience mencitrakan Sumbar sebagai pusat atraksi terbaik Indonesia bagian barat tahun 2025, " ujar Uni Ririe.

Terkait pengembangan desa wisata, Uni Ririe mengatakan akan terus melakukan berbagai upaya termasuk merangkul pihak perbankan serta melaksanakan suatu program yang disebut sebagai yang pertama di tanah air, yakni Minangkabau Adventure Pasport, dimana setiap wisatawan akan mengumpulkan setiap cap/stempel sebagai bukti telah berkunjung ke suatu destinasi.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Pengetatan Kegiatan Natal dan Tahun Baru

Sementara itu, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan 9 perwakilan Pokdarwis Sumbar yang sekaligus menyampaikan aspirasi kepada Menteri Sandiaga, dengan tajuk 'Menteri Mendengar, Pokdarwis Bercerita.'

Dalam aspirasinya, perwakilan Pokdarwis minta agar difasilitasi studi banding ke desa wisata yang ada di provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu juga, mereka minta agar pemerintah memperhatikan infrastruktur dan fasilitas di desa wisata yang masih minim. (*)